Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Napi korupsi Rusli Zainal malah diusulkan dapat remisi

Napi korupsi Rusli Zainal malah diusulkan dapat remisi Gubernur Riau Rusli Zainal saat ditahan KPK. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2A Pekanbaru dalam kasus korupsi, malah diusulkan menerima remisi pada HUT Kemerdekaan RI yang ke 70. Rusli merupakan satu di antara 915 orang napi tipikor yang diusulkan mendapat remisi, oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

"Mantan gubernur Riau (RZ) juga diajukan untuk mendapatkan remisi. Kita ajukan ke Dirjen Lapas Kemenkum HAM RI," kata Kakanwil KumHAM Riau, Ferdinan Siagian, kepada wartawan usai menggelar upacara pemberian remisi kepada Napi di Lapas Klas II A Pekanbaru, Senin (17/8).

Ferdinan berdalih, Rusli diusulkan mendapat remisi berdasarkan aturan dan perundang-undangan berlaku. Dia menyatakan, sebagai warga binaan Lapas, status napi koruptor setara dengan napi pidana lainnya. Jika memenuhi syarat diberikan pengajuan remisi, maka Rusli akan diusulkan kepada Dirjen Lapas Kemenkum HAM RI.

"Kalau berkelakuan baik itu wajib diberi remisi. Ini adalah hak KemenkumHAM. Kalau memenuhi syarat akan diajukan," ujar Ferdinan.

Hanya saja menurut Ferdinan, apakah pengajuan remisi Rusli diterima atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Dirjen Lapas. Paling lama remisi diberikan mencapai dua bulan pengurangan masa hukuman.

Sementara itu, selain napi tindak pidana khusus, termasuk tipikor, terdapat napi pidana umum menerima remisi kemerdekaan RI ke 70, dan remisi dasawarsa. Jumlah napi pidana umum menerima remisi mencapai 3.601 orang. Dari jumlah itu, 139 orang di antara mereka langsung menghirup udara segar.

"Khusus untuk Lapas Klas II A Pekanbaru, jumlah napi yang menghirup udara bebas mencapai 16 orang. Seluruhnya merupakan narapidana Pidana Umum," ucap Ferdinan.

(mdk/ary)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
24 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin dapat Remisi Natal

24 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin dapat Remisi Natal

Lapas Sukamiskin memastikan tahun ini tidak ada remisi khusus II atau bebas.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Keras Hasbi Hasan Usai Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara: Satu Kata, Zalim

Reaksi Keras Hasbi Hasan Usai Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara: Satu Kata, Zalim

Hasbi Hasan tak terima dituntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Baca Selengkapnya
Rincian Upeti Rp44,5 Miliar Diterima SYL Hasil Peras Anak Buah di Kementan

Rincian Upeti Rp44,5 Miliar Diterima SYL Hasil Peras Anak Buah di Kementan

Dari sejumlah uang tersebut ada yang mengalir untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya
Beri Remisi Natal ke 15.922 Narapidana, Kemenkumham Hemat Rp7,95 Miliar

Beri Remisi Natal ke 15.922 Narapidana, Kemenkumham Hemat Rp7,95 Miliar

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerangkan pengurangan masa pidana ini sebagai penghargaan bagi narapidana yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Dakwaan Kasus Korupsi SYL Ada Aliran Rp40 Juta ke NasDem

Terungkap, Dakwaan Kasus Korupsi SYL Ada Aliran Rp40 Juta ke NasDem

SYL terjerat kasus korupsi dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya