Merdeka.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengubah nomenklatur kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang ada di kabupaten maupun kotamadya di bawahnya. Perubahan nomenklatur kelembagaan ini akan mulai dilaksanakan tahun 2020.

Paniradya Pati DIY, Beny Suharsono mengatakan perubahan nomenklatur ini akan mengubah penamaan kelembagaan seperti di masa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebelum masa kemerdekaan.

Beny menerangkan nantinya akan ada sejumlah perubahan nama organisasi di tingkat kabupaten maupun kotamadya. Beni mencontohkan bahwa penamaan Kecamatan di Kotamadya akan berganti nama jadi Kemantren. Sedangkan bagi Kepala Kecamatan akan berganti nama Mantri Pamong Praja. Sedangkan Sekretaris Kecamatan akan dinamai Mantri Anom.

Untuk istilah Kecamatan di wilayah Kabupaten, sambung Beni akan diganti menjadi Panewu atau Kapanewon. Sedangkan Kepala Kecamatan di tingkat Kabupaten akan bernama Panewu dan Sekretaris Kecamatan dinamai Panewu Anom.

Perubahan nomenklatur ini, lanjut Beni diikuti jabatan di bawahnya. Seperti, Sie Pemerintahan jadi Jawatan Praja, Sie Ketentraman dan Ketertiban menjadi Jawatan Kemakmuran dan seterusnya.

Beny menerangkan perubahan nama juga akan berdampak pada penyebutan desa. Desa nantinya akan diganti menjadi kalurahan. Kepala Desa akan menjadi Lurah dan Sekretaris Desa akan menjadi Carik. Begitu pula jabatan-jabatan turunannya.

"Perubahan nomenklatur ini dirancang lewat Peraturan Gubernur (Pergub) no. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelurahan. Pergub ini telah ditetapkan 4 April 2019 silam," ujar Beny, Senin (2/12).

Beny menyebut Pergub No. 25 tahun 2019 merupakan implementasi Perdais tahun 2018 tentang kelembagaan pemerintah DIY.

Beny menyebut dalam Perdais itu salah satu pasalnya memberikan kewenangan bagi DIY dalam mengatur kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul, sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

"Nama-nama ini kan disebutkan dari (hak) asal-usul, jadi pemerintahan kita, Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sudah ada sebelum republik ada. Sejak masa itu kita menggunakan nomenklatur itu walaupun ada penyesuaian," ungkap Beny.

Beny menuturkan perubahan ini akan diikuti perubahan administrasi. Nantinya papan nama hingga kop surat di lembaga yang tercantum dalam nomenklatur akan berubah.