Merdeka.com - Sebanyak 246 aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota Depok dilakukan mutasi dan rotasi. Namun baru saja hal itu dilakukan sudah menuai kontroversi. sebab, rotasi dan mutasi yang dilakukan diduga bermuatan politis dan syarat kepentingan. Putusan itu pun lalu digugat oleh Forum Komunikasi Masyarakat Depok dengan melayangkan somasi.

Mereka mendatangi kantor Wali Kota Depok tapi tidak bisa bertemu sehingga surat hanya dititipkan ke Bagian Umum Setda Depok. Massa kemudian menuju Gedung DPRD Depok untuk bertemu dengan pimpinan.

"Kami bertindak mengatasnamakan masyarakat, ingin mengingatkan pemerintah karena melakukan kesalahan mengenai pengangkatan PNS kemarin," kata Koordinator FKM, Ferri Abba, di Depok, Senin (22/8).

Menurut Ferryh, rotasi dan mutasi yang dilakukan menyalahi aturan karena berdasarkan pada pasal 116 ayat 1 dan 2 nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, seharusnya dilakukan minimal dua tahun sejak dijabat oleh ASN. Selain itu dugaan pelanggaran lainnya adalah Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, pasal 14, 15 dan 30. Terakhir pelanggaran Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 67 dan 78.

"Merunut pada UU ada aturan main rotasi dan mutasi, yakni harus ada syarat minimal dua tahun baru bisa dirotasi dan di mutasi. Yang terjadi di pemerintahan sekarang ini belum dua tahun menjabat sudah dimutasi. Sebagai masyarakat jika melakukan pelanggaran, wajib diingatkan," ucapnya.

Ferri mengatakan, somasi yang dilayangkan adalah dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Surat somasi juga akan dilayangkan ke DPRD Depok dan Gubernur Jawa Barat.

"Presiden saja yang melakukan kesalahan soal Menteri ESDM mau mengakui. Seharusnya pemkot pun demikian. Kalau mereka melakukan kesalahan (rotasi dan mutasi) ya kembalikan saja ke posisi semula," tutupnya.