Merdeka.com - Pemilihan umum kepala daerah di 171 kota kabupaten se-Indonesia belum menyentuh akar budaya masyarakat. Para pasangan calon masih terlena menjanjikan warga untuk masalah kesejahteraan ekonomi dan sosial, namun lupa pada seni dan budaya lokal masyarakat di wilayahnya.

"Kekerenan, pilkada itu dibilang Pesta Demokrasi, sebenarnya musibah Demokrasi," kata

Budayawan Betawi, Ridwan Saidi yang hadir sebagai narasumber dalam acara kongkow kebudayaan, yang digelar stasiun radio di Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (17/3).

Menurut dia, pasangan calon dalam kontestasi Pilkada, baru sebatas menunjukkan simbol kalau dia mencintai seni dan budaya wilayahnya dengan pakaian dan atribut daerah yang dia gunakan. Dia juga menyinggung ajang Pilkada yang disebut sebagai pesta demokrasi, sebagai istilah yang terlalu baku.

"Pakaian, dijadikan sebagai identitas alat pasangan calon untuk mendapatkan simpati kebudayaan masyarakat, padahal dia miskin budaya. Cuma modal blangkon, ikat kepala, pakaian adat, seolah pasangan calon peduli terhadap budaya, nyatanya tidak," kata Ridwan.

Sementara pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak sebenarnya berharap, pasangan calon kepala Daerah untuk bisa menjadikan program kebudayaan sebagai program inti. "Karena kalau dilihat anggaran kebudayaan ini selalu rendah, dibanding pendidikan dan kesehatan," ucapnya.

Hal itu, lanjut dia terlihat dari semakin berkurang atau punahnya, seniman di daerah. "Seniman daerah sudah hampir punah, hanya muncul ketika ada acara pesta pernikahan seperti itu saja. Harus ada support, jika tidak ada sama saja seperti membunuh budayawan," ucap Zaki.

Menurut dia, budaya dan seni menjadi salah satu alat untuk meredam konflik. "Calon kepala daerah juga harus menghadirkan kebudayaan di Tengah Pesta Demokrasi. Jadi budaya sama dengan gotong royong," ucapnya.