Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam atau haram. Salah satunya soal bunga dua persen sebagai denda jika peserta menunggak bayar bulanan.

Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, seharusnya sistem BPJS Kesehatan prosedurnya diawali dengan menggunakan fatwa MUI. Kata dia, pengelola BPJS sebelumnya tidak pernah melakukan konsultasi dengan MUI agar sistem yang mereka bangun sesuai prinsip syariah.

"Saya bilang prosedurnya gunakan fatwa, produk sesuai syariah. Akad harus betul, status dana yang dikumpulkannya untuk apa, bagaimana dana itu bila kurang, diinvestasikan harus sesuai syariah," kata Ma'ruf di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).

Oleh sebab itu, MUI akan menuntut pemerintah agar membuka sistem BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya pegadaian syariah, bank syariah, asuransi syariah dan produk-produk syariah lainnya.

"Kita tak merombak aturan, kita minta sesuaikan secara syariah, agar mereka tak resah," tegasnya.

Secara teknis, MUI meminta sistem pengelolaan dana BPJS Kesehatan disesuaikan dengan prinsip syariah. Yaitu dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Pihaknya tidak mempermasalahkan bila penggunaan dana BPJS Kesehatan digunakan oleh pemerintah untuk subsidi silang atau investasi lainnya. Namun yang terpenting, tegas Ma'ruf, pengelolaan dana tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

"Subsidi silang enggak masalah, yang penting sesuai syariah," tutupnya.