Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Samarinda, Kalimantan Timur, meminta pemerintah kota mengembalikan pengikut ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Samarinda ke daerah asalnya. Dalam pertemuan Jumat (15/1) lalu, terungkap pengikut Gafatar hampir 100 kepala keluarga bermukim di Samarinda.‎

Pembicaraan satu meja MUI kota Samarinda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Samarinda, Polri dan TNI itu, membicarakan tentang keberadaan Gafatar, yang juga marak jadi topik pembicaraan di sejumlah daerah.

"Salah satu poinnya, meminta Pemkot Samarinda untuk mengembalikan sekitar hampir 100 kepala keluarga ke daerah asal, untuk dilakukan pembinaan di daerahnya masing-masing. Ada dua daerah asal, di antaranya Maluku," kata Ketua MUI kota Samarinda, KH Zaini Naim kepada wartawan di Samarinda, Senin (18/1).

Diterangkan Zaini, dari penelusuran sejauh ini, paham ormas Gafatar, terindikasi mengarah kepada paham yang menyimpang, sehingga pemerintah harus turun tangan.

"Gerakan (Gafatar) terindikasi mengarah kepada paham komunis," ujar Zaini.

Dari pemberitaan sejumlah media dan juga yang telah terjadi di sejumlah daerah, Gafatar mengeluarkan bantahan bahwa mereka tidak menjadikan paham agama tertentu untuk merekrut pengikutnya. Namun demikian, Zaini menegaskan, faktanya dalam praktiknya, Gafatar memanfaatkan tokoh-tokoh agama.

"Cara mereka dalam praktiknya, mereka menggunakan orang-orang atau tokoh agama untuk melakukan pendekatan, merekrut pengikutnya. Kami minta, Badan Kesbangpol Samarinda, segera menyampaikan ini kepada Wali Kota (Penjabat Wali Kota Samarinda Meiliana)," demikian Zaini.

Diketahui, sebelumnya Kepala Kesbangpol kota Samarinda Erham Yusuf pernah mengungkap, Gafatar, dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol, berlaku 18 Maret 2013-17 Maret 2018. Meski menyebut telah membubarkan diri, Kesbangpol tetap melakukan pengawasan kegiatan dan keberadaan Gafatar.