Merdeka.com - Ketua MUI Kabupaten Bogor DR KH Mukri Adji menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus video mesum sosok bergelar kiai haji ke pihak kepolisian. Menurut dia, apa yang dilakukan oleh SS tidak ada hubungannya dengan organisasi.

"Apa yang dilakukan oleh SS adalah kesalahan pribadi untuk dipertanggungjawabkan secara hukum positif maupun hukum Allah dan tidak hubungannya dengan organisasi," kata Mukri di Bogor, Kamis (13/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan seluruh ulama, ustaz, pendidik dan tokoh dakwah untuk terus menjaga aqidah dan akhlak yang baik. "Dan menjadikan dugaan kasus ini menjadi cobaan dan pelajaran yang luar biasa bagi dunia dakwah," tandas Mukri yang juga Ketua Dewan Pertimbangan BAZDA Kabupaten Bogor itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, SS pemuka agama di Puncak, Kabupaten Bogor diduga sebagai pemeran video mesum bersama dua wanita yang beredar di kalangan masyarakat Bogor.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin (RY) membantah pemuka agama yang diduga sebagai pemeran video mesum dengan dua wanita di Puncak sebagai pengurus atau dewan pakar di partainya.

"Tidak benar dia (SS) tidak tercatat secara struktural di PPP," ujar RY yang juga menjabat sebagai bupati Bogor saat dikonfirmasi via layanan pesan singkat, Kamis (13/3).

Hal senada diungkapkan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin. Menurutnya, tidak ada sama sekali nama SS dalam kepengurusan partai. "Saya nggak mau komentar ah, takut dipolitisir, yang jelas dia (SS) tidak ada ataupun tercatat di struktur organisasi kepengurusan partai kami," kata Ade saat ditemui di Kantor MUI Kabupaten Bogor, Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Kamis (13/3).

Ade yang juga menjabat sebagai pengurus bidang wanita di MUI Kabupaten Bogor mengelak kalau ulah tindak asusila SS dikaitkan dengan partai yang dipimpinnya di Kabupaten Bogor ini. "Jangan dikait-kaitkanlah, yang saya tahu dia (SS) dulu sebagai dewan pakar partai lain," ungkapnya.

Berdasarkan informasi diperoleh di lapangan, sempat beredar, SS yang merupakan kiai ternama di wilayah Puncak memiliki jabatan strategis di beberapa organisasi non pemerintah di Kabupaten Bogor. Di antaranya di Badan Amil Zakat Daera (BAZDA) Kabupaten Bogor, Paguyuban Mubaligh Bogor (Pamor), Komisi Bidang Hubungan Internasional MUI Kabupaten Bogor, pimpinan ponpes di Cisarua. Di parpol sempat beredar kabar SS juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar PPP.