Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Muhammadiyah: Koruptor tak takut Tuhan, hanya takut dengan OTT KPK

Muhammadiyah: Koruptor tak takut Tuhan, hanya takut dengan OTT KPK Gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak.

Dahnil menilai, revisi UU KPK bukan berpotensi menguatkan lembaga antirasuah ini, justru malah akan melemahkan kewenangannya. Dalam salah satu draf usulan DPR menyebutkan bahwa KPK akan didorong untuk lebih fokus pada pencegahan daripada pemberantasan.

Aturan tersebutlah yang dikritik oleh Dahnil. Menurutnya, KPK didirikan memang berorientasi pada pemberantasan bukan untuk pencegahan. Jika hanya pencegahan, kata Dahnil, itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat.

"KPK harus fokus pada pencegahan, KPK itu didirikan ya untuk fokus pada pemberantasan, kedua pencegahan itu bisa dilakukan oleh siapapun, enggak perlu bikin komisi-komisi semacam itu, pencegahan bisa dilakukan," kata Dahnil di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).

Selain itu, usulan yang menjadi pro kontra adalah mengenai mekanisme penyadapan. Untuk yang satu ini, Dahnil menilai, tidak ada yang salah dengan mekanisme penyadapan KPK selama ini. Kata dia, anggota dewan dan pejabat publik yang mempermasalahkan mengenai mekanisme tersebut adalah mereka yang takut untuk diawasi dan terkena operasi tangkap tangan (OTT).

"Penyadapan itu punya dimensi pencegahan loh, darimana kalau semua orang pejabat publik sadar diawasi, mereka kan ke Tuhan enggak takut tuh, ceramahnya Romo dan saya enggak penting, koruptor itu enggak takut pada Tuhan, dia cuma takut pada OTT KPK," papar dia.

Lebih tegas, pemuda Muhammadiyah ini menyampaikan bahwa penyadapan sebenarnya memiliki unsur pencegahan. Lebih lanjut, kata Dahnil, sebagai pejabat biasa, penyadapan adalah konsekuensi dasar guna proses pengawasan terhadap kinerja mereka.

"Makanya penyadapan itu bisa punya unsur penyadapan, kalau enggak mau disadap jangan mau jadi pejabat publik, pejabat publik itu harus ikhlas diawasi secara terus menerus itu konsekuensinya. Enggak usah jadi anggota DPR jadi dosen aja," tutupnya menjelaskan.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!

93 Pegawai KPK Diduga Pungli, Mahfud MD: Tangkap Saja!

KPK independen demi mengatasi korupsi di Indonesia apabila memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya