Follow
Muhammadiyah: Bentuk ormas seizin Kemendagri memasung demokrasi
Merdeka.com - Rancangan Undang-undang organisasi masyarakat (ormas) terdapat pasal yang mengatur tentang pembentukan ormas harus seizin Kementerian Dalam Negeri menuai protes. Sebab, hal ini sangat berbeda dengan aturan yang lama dalam UU No. 8 Tahun 1985, ormas hanya cukup terdaftar saja ke Kesbangpol Kemendagri.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri menilai pengaturan itu dapat memasung demokrasi di Indonesia.
"Masalah perizinan memasung demokrasi," ujar Syaiful, dalam diskusi Polemik Sindo Radio, berjudul 'RUU Ormas Kok Bikin Cemas', di Warung Daun Jakarta, Sabtu (29/6).
Syaiful menyayangkan jika RUU tersebut diluluskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab adanya ormas menjadi salah satu cermin demokrasi di Indonesia berjalan baik.
"Keberadaan ormas cermin dari keterbukaan demokrasi," tegas Syaiful.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca Selengkapnya
Sumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya
Suara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca Selengkapnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca Selengkapnya
Menurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca Selengkapnya
Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat
Baca Selengkapnya
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnya