Muhammadiyah ajak pemerintah jihad lawan mafia
Merdeka.com - Istilah mafia tidak asing lagi di telinga, bahkan semakin santer terdengar. Istilah mafia digunakan merujuk pada aksi 'premanisme' yang dilakukan pejabat pemerintah, politisi hingga pengusaha.
Sebut saja mafia pajak, mafia anggaran, mafia hukum, mafia migas, dan lainnya. Maraknya aksi para mafia membuat Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir geram. Dia mengajak pemerintah berjihad melawan mafia demi kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah harus berani lawan mafia anggaran, mafia ekonomi, mafia saham dan lain-lain. Karena adanya mafia membuat masyarakat tidak bisa menikmati 'kue' (hasil kekayaan alam) di negeri ini," kata Haedar pada saat jumpa pers refleksi akhir tahun 2015 PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12).
Haedar mengingatkan pemerintah mengamankan sektor-sektor vital sumber daya alam dari aksi mafia. Sebab, sektor vital penting untuk pemasukan negara agar masyarakat bisa menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam.
"Pemerintah harus berani mengambil alih penguasaan aset negara yang dikuasai segelintir orang. Kue (hasil kekayaan negeri) tidak dinikmati rakyat, hanya yang berkuasa saja. Ada mafia dan macam-macam," tegasnya.
Selain harus berani melawan mafia, pemerintah juga harus punya terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah harus punya rancangan kebijakan, terobosan baru, bukan hanya pendekatan seperti pembagian beras miskin (raskin). Tapi betul-betul mengadvokasi kesejahteraan rakyat, semisal soal ekonomi, sosial," paparnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut AHY, mafia tanah menyebabkan kerugian negara menjadi banyak. Selain itu, rakyat juga menderita akibat mafia tanah ini.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan persoalan mafia tanah diperlukan penanganan khusus
Baca SelengkapnyaSehingga, hak tanah mereka tak dirampas mafia tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud mengatakan jumlah pengungsi etnis Rohingya terus bertambah karena adanya jaringan mafia tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaMasyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaAHY yakni memberantas serta menggebuk mafia tanah tanpa harus takut.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN AHY bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengaku memberi pesan kepada AHY, terkait tugas di Kementerian ATR BPN
Baca Selengkapnya