Muhaimin instruksikan kepala daerah tertibkan outsorcing

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menginstruksikan kepada kepada para kepala daerah dari gubernur sampai bupati/wali kota untuk mulai secara bertahap menghentikan praktik outsorcing dalam lima pekerjaan inti. Pekerjaan inti yang dimaksud Cak Imin adalah lima pekerjaan yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Proses perantara yang melalui perusahaan pengerah tenaga kerja outsourcing ini harus dihentikan selain 5 pekerjaan itu," terang Muhaimin Iskandar di gedung Kemenakertrans Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (3/10).

Dia mengatakan bahwa waktu yang akan datang, pihaknya akan mengatur lebih detail lagi peraturan menteri untuk hubungan kerja langsung antara pekerja dengan perusahaan. Mengenai sanksi sendiri, pihak Kemenakertrans akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing jika perusahaan tersebut tidak melakukan registrasi ulang kepada kepala daerah.

"Ada dua langkah. Yang pertama, semua pekerjaan yang dikelola perusahaan outsourcing harus melakukan registrasi ulang kepada gubernur. Melalui izin baru, sehingga yang tidak melaksanakan izin baru dianggap tidak bisa operasi," jelasnya.

Dia sendiri menjanjikan bahwa permasalahan terkait perusahaan dalam sistem kerja outsourcing akan diselesaikan hingga akhir bulan ini. Rencananya sendiri Kemenakertrans akan mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja untuk menuntaskan tuntutan buruh dalam rapat.

"Kita harapkan akhir bulan ini. Akan kita undang dulu Apindo dan serikat pekerja menuntaskan di dalam rapat," pungkas ketua umum PKB itu.