Merdeka.com - Hukum di negeri ini masih jauh dari adil. Sering kali hukum itu tajam pada rakyat kecil, tetapi tumpul saat berhadapan dengan orang besar. Ke depan, calon pemimpin harus lebih memahami hukum secara menyeluruh.

"Jadi siapapun yang terpilih jadi Presiden harus dibekali konsepsi arah hukum yang benar," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin saat diskusi 'Penegakan Hukum dan HAM 2012' di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, Rabu (26/12).

Untuk itu, lanjut Lukman, tahun 2013 adalah momentum yang harus dirumuskan. Karena jarak waktu yang pendek menjelang pemilihan presiden, salah satunya adalah merevisi KUHP.

"Merevisi KUHP kita yang sudah belasan atau puluhan tahun tidak pernah selesai," katanya.

Terkait pelanggaran HAM, Lukman mengatakan, kuncinya berada di Komnas HAM. Lembaga tersebut harus lebih diberdayakan dan ada kewenangan yang harus diberikan agar soal di lapangan cepat selesai.

"Selama ini Komnas HAM hanya di atas kertas saja," paparnya.