MPR Minta Pemerintah Sosialisasi Pembatasan Sosial Skala Besar Agar Tidak Gaduh
Merdeka.com - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.
"Meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama masa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya mengatasi wabah Covid-19," kata dia lewat keterangannya, Selasa (31/3).
Kemudian, dia meminta pemerintah segera merealisasikan seluruh insentif maupun stimulus yang telah dipersiapkan bagi masyarakat terdampak. Bukan hanya mereka yang terpapar virus corona, tetapi yang kehilangan mata pencarian maupun mengalami penurunan pendapatan dari dampak pembatasan sosial berskala besar yang akan diberlakukan pemerintah.
"Dalam hal pemberian insentif, pemerintah juga perlu menentukan skema pemberian insentif termasuk aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan bantuan tidak menimbulkan permasalahan baru," imbuhnya.
Kemudian, Politikus NasDem itu meminta pemerintah untuk meningkatkan dukungan pembiayaan untuk penanggulangan wabah Covid-19 melalui relokasi anggaran dalam APBN 2020. "Sebelumnya Fraksi Partai NasDem mengusulkan 15% dari APBN direlokasi untuk mengatasi wabah ini," kata dia.
Selanjutnya, Lestari meminta pemerintah segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan atau aturan terkait pembatasan sosial berskala besar. Sehingga, tidak terjadi salah tafsir atas kebijakan tersebut yang bisa menimbulkan hal-hal kontraproduktif dalam upaya penanggulangan wabah.
Termasuk, aparat pemerintah wajib melakukan sosialisasi masif ke semua lapisan masyarakat agar petugas di lapangan dan masyarakat benar-benar memahami dengan baik dasar hukum, tahapan, dan tata cara pembatasan sosial itu sebelum pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar.
"Ini untuk menghindarkan timbulnya kegaduhan baru di tingkat masyarakat pada saat pelaksanaannya," pungkas Lestari Moerdijat.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPesan Megawati ke Masyarakat: Tidak Apa-Apa Terima Bansos, tapi Coblosnya Jangan Goyang
Mega pun meminta agar masyarakat tidak tertipu dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaBagikan Sertipikat di Kabupaten Serang, Menteri ATR: Bukti Mewujudkan Keadilan Sosial
10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaTak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnya