Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menentang kebijakan Mensos Tri Rismaharini menghentikan bantuan sosial tunai. Dia menilai Mensos harus memperjuangkan kebijakan itu untuk membantu rakyat miskin yang semakin terjepit lantaran adanya pandemi Covid-19.

"Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi rakyat miskin, bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai. Hal yang ditolak oleh para warga sebagaimana mereka sampaikan aspirasinya ke saya saat reses," katanya dalam keterangannya, Selasa (13/4).

Dia mengaku heran, Mensos mengajukan kenaikan anggaran namun program bantuan untuk masyarakat malah dihentikan. Di mana alasan penghentian program tersebut adalah tidak adanya anggaran.

"Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran," ujarnya.

Politikus PKS tersebut menilai, anggaran program bansos tunai sekitar Rp 12 triliun masih bisa diakomodasi dalam skema anggaran PEN untuk Perlindungan Sosial.

dia mencontohkan Kementerian Agama sebagai yang mengusulkan pengajuan tambahan anggaran untuk subsidi kuota pembelajaran jarak jauh madrasah senilai Rp 1 triliun.

“Mensos punya daya tawar yang cukup, dan sesuai dengan sumpah jabatannya, harusnya mau berjuang keras dan cerdas mengajukan usulan tambahan anggaran untuk perpanjangan bansos tunai, agar masyarakat terdampak Covid-19 bisa tetap bertahan, dan berkontribusi untuk suksesnya program pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

"Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar rakyat terdampak COVID-19 bisa bertahan,” tutup Hidayat.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com