Merdeka.com - Nota kesepahaman (MoU) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pemberantasan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan diaktifkan kembali dalam pekan ini. MoU sebelumnya dibekukan setelah insiden penamparan  yang diduga dilakukan Wamenkum HAM, Denny Indrayana, di Lapas Pekanbaru.

"Ya Insya Allah (pekan ini) . Kita tinggal tunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sihabudin saat dihubungi wartawan, Kamis (12/4).

Sihabudin menerangkan, pihaknya telah menetapkan SOP (Standard Operating Procedure) pemberantasan narkoba di dalam Lapas yang dilakukan BNN dan Ditjen PAS. Menurutnya, isi MoU tersebut hampir sama, namun dalam masalah teknis ada beberapa yang diubah.

Sihabuddin mengatakan pihaknya masih membutuhkan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas narkoba di dalam Lapas. BNN dinilai mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberantas narkoba.

"Jelas kita butuh dan kita tidak akan bisa lepas dari BNN. Karena, BNN adalah lembaga tersendiri yang memiliki kemampuan untuk memberantas narkoba dan tentunya kita akan terus bergandengan tangan dengan BNN untuk memberantas narkoba di dalam Lapas," kata Sihabudin.

Dihubungi terpisah, BNN menyatakan siap mengaktifkan kembali kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM terkait pemberantasan narkoba di Lapas. "Ya kita sih tidak ada masalah. Kita siap saja," kata Kombes Pol Sumirat, Juru Bicara BNN.

Namun, ketika ditanya kapan kerjasama itu akan diaktifkan kembali, Sumirat mengatakan tidak tahu karena itu kebijakan yang ada pada Menteri Hukum dan HAM yakni Amir Syamsuddin. "Kalau itu tanya ke Pak Menteri," katanya.

Seperti diketahui, BNN dan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan perjanjian kerjasama untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas pada akhir 2011. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan Ketua Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas, sering mengadakan sidak ke sejumlah lapas di berbagai daerah.

Pada melakukan sidak di Lapas Pekanbaru, Senin (2/4), Denny diduga menampar seorang petugas lapas. Hal tersebut menimbulkan  banyak protes dari berbagai kalangan.

Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membekukan sementara kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM melalui DIrektorat Jenderal Pemasyarakatan dengan BNN. Pembekuan tersebut dilakukan untuk menemukan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam melakukan operasi di dalam Lapas.