Moeldoko Sebut KSP Tak Ubah Nama, Hanya Minta Tambahan Tugas
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak bakal berganti nama pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Lembaga yang didirikan era Presiden Jokowi itu sebelumnya dibubarkan pada 19 Oktober 2019. Pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, Moeldoko ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
"KSP yang baru namanya tetap KSP," ujar Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).
Moeldoko menyebut, bakal meminta Presiden Jokowi menambah tugas untuk KSP. Dia tidak mengungkap apa tugas tambahan KSP di periode kedua ini.
"Nanti saya minta ada perubahan-perubahan sedikit misinya, ada tambahan," kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko juga mengatakan, sampai saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan Wakil Menteri. Dia bilang, sampai saat ini posisi Wamen belum diisi.
"Belum isi sementara," ucapnya.
Moeldoko turut menanggapi banyaknya jenderal di Kabinet Indonesia Maju. Termasuk dirinya, terhitung ada enam jenderal TNI dan Polri di kabinet periode kedua Jokowi. Moeldoko tidak ingin dikotomi antara militer dan sipil karena para jenderal sudah pensiun. Dia bilang yang penting adalah kinerja.
"Saya pikir nanti basisnya adalah kinerja yang penting adalah nanti kinerjanya bisa dilihat seperti apa," kata dia.
Diberitakan, Masa kerja Kantor Staf Kepresidenan (KSP) periode pertama berakhir pada tanggal 19 Oktober 2019. Ini berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan Jokowi meminta KSP dibubarkan. Usai dibubarkan, Jokowi menerbitkan Perpres baru agar KSP periode berikutnya bisa melanjutkan program strategis nasional.
"Namanya belum diputuskan oleh Pak Presiden, bisa berubah namanya. Rencana nanti tanggal 19 sudah off semuanya setelah itu akan muncul lagi Perpres berikutnya," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaMomen Presiden Jokowi Kepanasan Hingga Pinjam Topi Siswa SMK, Ternyata Mengaku Fans
Berikut momen Presiden Jokowi dipinjami topi oleh siswa SMK lantaran kepanasan saat kunjungan kerja. Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya