Moeldoko Lihat Ada yang Giring Opini Kasus Kivlan dan Soenarko ke Arah Politik
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kepada publik agar tidak mempolitisasi proses hukum yang menjerat dua purnawirawan TNI yakni Mayjen (Purn) Soenarko dan Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Dia mengatakan peristiwa ini murni penegakan hukum bukan politisasi.
"Jangan ada upaya untuk menggiring opini tentang saat ini yang sedang berproses, bahwa proses hukum yang pernah dijalani oleh Pak Soenarko dan Pak Kivlan Zen jangan dipolitisasi ke ranah politik," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (6/6).
"Saya lihat di media massa saat ini ada upaya untuk memobilisasi opini seolah-olah ini bukan peristiwa hukum bukan peristiwa politik, atau bukan kejadian hukum, tetapi kejadian politik," lanjut Moeldoko.
Moeldoko imbau agar publik bersabar dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Dia juga berharap publik tidak terpengaruh penggiringan opini yang tak sesuai fakta hukum.
"Kalau ini dibiarkan nanti masyarakat jadi terpengaruh, jangan mempengaruhi polisi di dalam melakukan proses ini," ungkap Moeldoko.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!
Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Gerindra Ungkap Golkar Berpotensi Besar Dukung Prabowo: InsyaAllah Bulan Agustus Ini
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMengenal Sosok Kolonel Ahmad Husein, Pimpinan Militer yang Membentuk PRRI di Kota Padang
Pejuang asal Padang ini pencetus lahirnya pemberontakan untuk mengkritik pemerintahan rezim Soekarno yang dianggap inkonstitusional.
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaUsai Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya Rekan Satu Kabinet
Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya