Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui jabatan Wakil Panglima TNI, yang kembali dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan usulan dirinya. Moeldoko mengusulkan hal itu kala menjabat Panglima TNI, pada 2015 lalu.

"Waktu itu saya sampaikan perlunya ada Wakil Panglima TNI," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

Moeldoko menyatakan Jokowi telah mengakomodir usulan yang pernah disampaikannya itu. Bukan hanya wakil panglima, dirinya juga menyarankan pembentukan satuan Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI.

"Saya pikir begitu (usulan direalisasikan Jokowi). Ada beberapa usulan saya yang pertama waktu saya jadi panglima, pangkobgas, satuan tugas khusus operasi, sudah direalisasikan. Sekarang wakil panglima, sudah direalisasikan," jelasnya.

Moeldoko Jelaskan Peran Wakil Panglima TNI

Dia menjelaskan pentingnya posisi wakil panglima dalam organisasi TNI. Dia mengatakan Panglima TNI kerap kali bertemu dengan tentara negara sahabat. Di situlah, sosok Wakil Panglima TNI dibutuhkan agar tak terjadi kekosongan posisi pimpinan TNI.

"Mengingat karena posisi panglima adalah pengendali operasi. Panglima banyak melihat ke luar, banyak kunjungan, mengecek kesiapan pasukan," kata dia.

Menurut dia, setiap pergi tugas ke luar negeri, Panglima TNI harus membuat surat dan menunjuk satu kepala staf angkatan untuk menggantikannya. Apabila ada Wakil Panglima TNI, maka hal itu tak perlu lagi dilakukan.

"Lebih mudah untuk efektif dalam melaksanakan organisasi. Itu pertimbangannya, sangat technical, sangat organisatoris, tidak ada pertimbangan politik, atau pertimbangan lain," tutur Moeldoko.

Tugas Wakil Panglima TNI

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI melalui Perpres Nomor 66 tahun 2019.

Aturan tentang wakil panglima TNI tertuang dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi; Markas Besar TNI meliputi: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima.

Selain itu, dalam Pasal 15 ayat 1, bahwa tugas wakil panglima yakni: merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.

Dalam lampiran pun disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi wakil panglima adalah Perwira Tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang empat (4).

Perlu diketahui, posisi wakil panglima ini sudah lama tidak ada, yang menghapusnya adalah Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid atau Gus Dur, melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Adalah Fachrur Razi, Menteri Agama saat ini, yang dicopot Gus Dur sekaligus menjadi wakil panglima terakhir. Sebelum akhirnya, sekarang dihidupkan kembali.