MKD Terbuka bagi Masyarakat yang Ingin Laporkan Anggota DPR Pamer Harta
Merdeka.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan, MKD DPR RI terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan anggota dewan yang memamerkan kehidupan hedonis atau pamer kemewahan di publik. Hal tersebut sebagai bagian dari tugas anggota DPR untuk bisa menjaga marwahnya sebagai wakil rakyat.
Masyarakat yang hendak melapor bisa datang langsung ke loket pelaporan MKD yang terletak di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Bisa, bisa tadi saya bilang ada loket, di DPR ada loket penerimaan laporan jadi siapapun silakan laporan," ujar Adang saat sosialisasi di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/3).
Namun, dalam prosesnya MKD akan memastikan apa yang dilaporkan sesuai mekanisme. MKD akan memeriksa anggota yang dilaporkan dan kemudian pelapornya.
"Kalau sudah positif kalau media tanya kita buka. Kalau belum positif kita belum berani buka," ungkap Adang.
Masalah pejabat hidup hedonis tengah menjadi sorotan masyarakat. MKD juga telah mengingatkan anggota DPR tidak pamer kehidupan glamornya.
Berhubungan dengan itu, DPR juga akan rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Komisi III DPR pada besok (29/3) untuk membahas kasus dugaan pencucian uang Rp300 triliun yang dilaporkan PPATK ke Kementerian Keuangan.
"Dalam konteks taktisnya tadi yang ditanyakan kehidupan hedonis," kata Adang.
"Saya rasa semua pejabat anggota DPR RI maupun daerah pokoknya pejabat lah masalah-masalah hedonis itu dijauhkan dari situasi di masyarakat yang terus terang di masyarakat belum bagus-bagus amat jadi masih cukup. Jangan diberitakan di tv masalah-masalah yang buat sedih," pungkas anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaDPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demo Dukung Hak Angket Depan DPR Memanas, Arus Lalin Ditutup
Dengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaKantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).
Baca SelengkapnyaTemukan Penggelembungan Suara Pileg DPR, Ratusan Massa PKS Geruduk KPU Depok Besok
DPD PKS Depok akan demo di kantor KPUD Depok, Jalan Raya Margonda pada Rabu (6/3).
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaPKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya