Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua keberatan yang diajukan tiga pasangan pemohon dalam sengketa Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.

Ketiga pasangan pemohon adalah Supomo Guntur dan A Kadir Halid, Muhyina Muin dan Muh Syaiful Shaleh, dan Irman Yasin Limpo dan Busra Abdullah. Irman adalah adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Dalam amar putusan Majelis Hakim yang dibacakan oleh Hamdan Zoelva, semua dalil dan bukti yang diajukan ketiga pemohon dianggap tidak terbukti.

"Amar Putusan: Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi, Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Hamdan membacakan putusan di Ruang Sidang Gedung MK, Selasa (22/10).

Dengan putusan itu, maka pasangan Danny Pomanto dan Syamsul Rizal (Pasangan Nomor urut 8) sah menjadi pemenang Pilwalkot Makassar seperti yang telah disahkan KPU Kota Makassar sebelumnya.

Dalam pembacaan keputusan oleh Majelis Hakim, rata-rata keberatan ketiga pemohon mengajukan dalil adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pilwalkot Makassar 2013. Beberapa pelanggaran yang diajukan pihak pemohon adalah, KPU Kota Makassar tidak melakukan tugasnya dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi menggunakan DPT yang lama. Kemudian KPU Kota Makassar dituduh membiarkan 26.000 orang pemilih yang tidak masuk dalam DPT.

Keberatan ketiga pemohon lainnya, Wali Kota Makassar Ilham Arief S dituding memobilisasi pejabat struktur di Kota Makassar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 8 Danny Pomanto dan Syamsul Rizal. Selain itu, Pemohon juga mengajukan keberatan, jelang pelaksanaan pemilihan adanya kemudahan pembuatan KTP di Makassar secara signifikan.

Keberatan lainnya adalah adanya penggunaan APBD untuk mendukung kemenangan pasangan nomor urut 8. Dalil keberatan terakhir adalah adanya pembagian beras miskin kepada warga yang dilengkapi dengan gambar pasangan nomor urut 8. Terakhir adalah intimidasi pasangan nomor urut 8 dengan pendukungnya dan hal itu membuat teror terhadap pendukung pasangan yang lainnya.

Ketiga Pemohon sudah memberikan keterangan dan memberikan pembuktian pada persidangan sebelumnya. Dalam pertimbangan Mahkamah, pemohon tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan. Mahkamah menilai dalil keberatan pelanggaran yang dituduhkan tidak beralasan menurut hukum.