Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji materi Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 268 ayat 3 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1982, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh adik Dirut PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Andi Syamsuddin Iskandar dan Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin.

Dalam sidang ini, MK menyarankan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan dengan memasukkan alasan lebih kuat, karena sebelumnya permohonan yang sama sudah pernah masuk dan ditangani.

"Memang pengujian pada pasal ini sudah pernah dilakukan, meski saat ini diajukan kembali. Namun dengan alasan yang berbeda, agar tidak dinyatakan nanti putusannya 'ne bis in idem' (telah ada putusan terhadap perkara yang sama)," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (7/3).

Namun demikian, Boyamin mengatakan, permohonan kali ini telah mengandung unsur pembeda dengan permohonan yang sudah ada sebelumnya. Menurut dia, permohonan dengan nomor perkara 16/PUU-VIII/2010 dan 64/PUU-VIII/2010 masih bersifat umum.

"Perbedaan lainnya yakni mengenai batu uji ketentuan Pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang dalam permohonan sebelumnya tidak ada," kata Boyamin.

Lebih lanjut, Boyamin mengatakan, permohonan ini telah mengandung tiga unsur pembeda. "Dari batu uji sangat berbeda, dari petitum meminta konstitusional bersyarat, dan kami menguji terhadap satu UU, bukan terhadap tiga UU," terang dia.

Keluarga Nasrudin masih merasa janggal, dengan ditolaknya Pengajuan Kembali (PK) mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Menurut mereka, seharusnya PK itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung karena Antasari bukan pelaku pembunuhan Nasrudin.

Antasari pun tidak bisa mengajukan PK lagi untuk membela dirinya karena dibolehkan satu kali. Atas dasar itu, keluarga Nasrudin yang diwakili oleh adiknya, Syamsuddin bersama Boyamin mengajukan permohonan uji materi Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke MK.

Boyamin mengatakan, permohonan ini diniatkan untuk membantu penegakan hukum, demi mengungkap dan mencari pelaku pembunuhan Nasrudin yang sesungguhnya.