Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 tempat pemungutan suara (TPS). Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa KPU Kabupaten Sula tidak bisa menunjukkan form A.Tb2-KWK untuk 11 TPS.

"Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2015," kata Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Hal itu dianggap telah menimbulkan keraguan dan ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal yang dibenarkan oleh undang-undang.

"Keberadaan form A.Tb2-KWK adalah berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan crosscheck terhadap DPTb.2," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Maka, mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara ulang adalah cara yang paling tepat untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut.

Mahkamah kemudian memerintahkan supaya pemungutan suara ulang di 11 TPS tersebut dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak putusan MK diucapkan.

"Melaporkan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten," ujar Arief.

Untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, Mahkamah memerintahkan supaya putusan tersebut disupervisi dan dikoordinasi dengan KPU Pusat dan Bawaslu.