Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1).

Laporan RUU IKN dibacakan oleh Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia. Pengambilan keputusan diambil oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?" ujar Puan.

Dengan telah resminya disahkan, maka terdapat sejumlah lembaga negara yang akan ikut dipindahkan, sebagaimana Bab II tentang Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk pada Bagian Kesatu.

Yang di dalamnya, turut tertuang Pasal 4 yang berbunyi;

(1) Dengan Undang–Undang ini dibentuk:a. IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan b. Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara.

(2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan persiapan,pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara

Kemudian, pada Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa IKN Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Dengan begitu, beberapa lembaga tinggi negara akan wajib ikut dipindahkan, yang diantaranya lembaga yudikatif dalam hal itu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Agung (MA) No 14 Tahun 1985, Bagian Kedua Tempat Kedudukan penetapan Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara.

"Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia," tulis bunyi Pasal 3.

Kemudian, untuk Mahkamah Konstitusi yang juga pada bagian 2 Pasal 3 Undang -undang Nomor 24 Tahun 2003 juga mengatur soal kedudukan lembaga yang berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Termasuk juga Komisi Yudisial yang bakalan ikut dipindahkan bersamaan dengan MK maupun MA ke Ibu Kota yang baru di Pulau Kalimantan, sebagaimana Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011.

"Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia," tulis pasal tersebut.

Adapun untuk nantinya bila mengacu pada UU IKN Pasal 6 Ayat 2, Posisi IKN Nusantara secara geografis meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; serta sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.