Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi pihak terkait UU MD3 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di DPR. Dengan begitu, MK mengabulkan gugatan yang diajukan oleh mantan calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Mengabulkan gugatan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di ruang sidang pleno Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Diketahui Khofifah menjadi salah satu pemohon bersama sejumlah aktivis perempuan yang mengatasnamakan Koalisi Kepemimpinan Perempuan, mengajukan uji materi UU MD3.

Namun dalam Perkara 82/PUU-XII/2014 itu MK menyatakan, pasal-pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terdapat klausul "Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi."

Para pemohon mempersoalkan penghapusan ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan yang sebelumnya dijamin dalam UU Nomor 27 Tahun 2009. Mereka menuntut MK untuk menyatakan sejumlah pasal yang tidak mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan diskriminatif.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU MD3.