Merdeka.com - Kuasa hukum pasangan calon gubernur Kalimantan Utara Jusuf SK-Marthin Billa, Andi Syafrani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terjebak pada syarat prosedural saja terkait Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada ketika menyelesaikan sengketa pilkada 9 Desember 2015. Dalil substansial seperti pelanggaran tidak dipertimbangkan lebih dalam majelis hakim MK.

"Putusan yang ada sekarang secara normatif masih belum menggambarkan keberpihakan terhadap keadilan dan kebenaran substansial, hanya pada masalah prosedur saja yang mengatur tentang ambang batas selisih suara yang bisa diajukan gugatan ke MK," kata Andi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/01).

Andi mengatakan, MK telah memutuskan menolak ratusan sengketa Pilkada dengan dalih Pasal 158. Padahal, pilkada kemarin sarat dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dengan pelibatan aparat sipil negara, politik uang, penggunaan APBD (dana bantuan sosial).

"Ini perlu jadi pelajaran penting bagi perkembangan demokrasi kita ke depan agar lebih baik dan memperhatikan pada aspek yang lebih substansial," ucap dia.

Dalam konteks pilkada Kalimantan Utara, Andi berharap dengan banyaknya persoalan dalam proses pilkada kemarin tidak merusak hasil untuk pembangunan Kaltara ke depan. Karena yang dirugikan nantinya adalah warga Kaltara sendiri jika proses yang buruk di Pilkada ini nanti akan berpengaruh terhadap kepemimpinan Kaltara ke depan.

"Jangan sampai karena proses pilkada yang buruk, akan berpengaruh terhadap kepemimpinan Kaltara mendatang," tandas Andi.

Sebelumnya, Andi beserta tim mengajukan materi gugatan perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur ke MK pada 21 Desember 2015. Materi gugatan yang diajukan adanya temuan kecurangan politik uang dan dugaan pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kampanye yang dilakukan pasangan calon lawan.