Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, informasi perbankan berupa data nasabah dapat diakses oleh pasangan suami-istri yang bercerai. Keputusan itu dikeluarkan agar keduanya dapat menikmati harta bersama yang dikumpulkan selama pernikahan berlangsung.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/2).

MK menilai, peraturan yang tidak membolehkan pasangan suami-istri bercerai mengakses data rekening nasabah seperti tertuang dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, larangan tersebut dapat merugikan baik pihak suami atau istri yang sudah berpisah, yakni tidak dapat menggunakan harta gono-gini untuk membiayai kehidupan masing-masing.

Dalam putusan ini, MK mempertimbangkan tafsir yang membolehkan data nasabah dibuka karena adanya perintah pengadilan untuk perkara pidana maupun perdata.

"Berdasarkan hal tersebut, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama merupakan milik suami dan istri," lanjut Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Di samping itu, kata Akil, putusan ini memberikan perlindungan hak bagi suami maupun istri.

"Suami dan atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak," terang dia.

Pasal 40 ayat 1 sebelumnya berbunyi 'Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A'. Dengan adanya putusan MK ini, maka ketentuan pasal tersebut berganti menjadi 'Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Permohonan ini diajukan oleh seorang wanita yang telah bercerai, Magda Safrina. Dia mendalilkan, pemberlakuan pasal dimaksud telah menyulitkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membiayai anak-anaknya.