Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Misbakhun yakin Boediono dan Sri Mulyani bakal susul Budi Mulya

Misbakhun yakin Boediono dan Sri Mulyani bakal susul Budi Mulya Budi Mulya ditahan KPK. ©2013 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Inisiator Angket Bank Century, Mukhamad Misbakhun merasa yakin jika kasus Century bakal bermuara ke Wakil Presiden Boediono. Dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menahan Budi Mulya selama 20 hari mendatang di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang cabang KPK.

Misbakhun menuturkan, Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Miranda Goeltom sebagai Deputy Senior BI patut pula terseret dalam kasus tersebut. Sebab, keputusan pencairan dana bailout yang dilakukan Bank Indonesia bersifat kolektif kolegial.

"Dalam Struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia ada Gubernur BI, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur BI. Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai UU Bank Indonesia, mempunyai sifat kolektif kolegial. Tanggung jawab yang bersifat kolektif. Saat keputusan Pemberian FPJP yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Miranda S Gultom sebagai Deputy Gubernur Senior," ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/11).

Mantan Politikus PKS ini berpandangan, dengan ditetapkannya Budi Mulya, maka dengan melihat sifat kolektif kolegalial tersebut. Peluang Miranda S Gultom untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK menjadi terbuka, sebelum arah penetapan tersangka tersebut menuju Boediono.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada DPR untuk mengambil langkah persiapan untuk melakukan penggulingan terhadap Wapres Boediono jika pada saatnya nanti, Boediono akan ditetapkan pula sebagai tersangka oleh KPK.

"DPR harus segera mempersiapkan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan impeachment terhadap Wakil presiden Boediono, guliran langkah penangkapan oleh KPK tersebut harus diantisipasi sejak awal secara ketatanegaraan oleh DPR. Sehingga sebuah sidang istimewa MPR pemberhentian Wakil presiden harus dilakukan," tegas dia.

Selain itu, Misbakhun juga merasa yakin jika dalam kasus ini juga akan melibatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang pada saat itu menjabat sebagai KSSK. KSSK bertugas sebagai lembaga yang berhak menentukan sebuah Bank gagal berdampak sistemik sehingga harus dilakukan penyelamatan dengan menggunakan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang dicairkan oleh BI.

"Penetapan Budi Mulya yang dikaitkan dengan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, tentunya akan mengarah pada Ketua KSSK saat itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan sekretaris KSSK yaitu Raden Pardede," pungkasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Baca Selengkapnya
Begini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres

Begini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres

Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Firli Bahuri ke DPR

Jokowi Segera Kirim Surpres Pengganti Firli Bahuri ke DPR

Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Sinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini

Sinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini

Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

Bahkan, kata Rosan, Prabowo sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi Presiden akan merangkul semua pihak.

Baca Selengkapnya