Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegaskan bahwa Panama Papers merupakan data rahasia. Sehingga perlu diketahui sumbernya secara detail. Sebab bisa menjadi bagian yang penting bagi otoritas perpajakan para penegak hukum.

"Tapi yang utama kaitannya dengan tax amnesty ini menunjukkan memang selama ini kegiatan upaya penghindaran pajak itu dilakukan secara sistematis. Dan itu kan dalam sebuah kerangka acuan yang sepanjang itu penghindaran itu bisa saja jadi normatif. Kalau itu penggelapan perpajakan maka aparat perpajakan bisa melakukan mekanisme aturan perpajakan yang ada," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Politikus Golkar ini mempersilakan, aparat penegak hukum dan aparat perpajakan apabila ada indikasi yang bertentangan dan merupakan sebuah pelanggaran aturan undang-undang, untuk segera dilakukan penegakan hukum dan penegakan aturan di bidang perpajakan.

"‎Utamanya jangan sampai Panama Papers menimbulkan spekulasi berlebihan. Orang dituduh tidak dalam sebuah kerangka acuan yang sebenarnya. Acuannya ya aturan yang ada. Kalau sepanjang itu penghindaran perpajakan bukan sebuah penggelapan itu masih normatif dalam sebuah perdebatan," tuturnya.

"Dengan adanya Panama Paper menunjukkan siapapun baik perorangan maupun korporasi selalu melakukan upaya untuk melakukan upaya legal untuk mendapatkan upaya mengurangi jumlah pajaknya. Dan itu sah," imbuhnya.