Misbakhun: Boediono paling bertanggung jawab di kasus Century

Merdeka.com - Mantan inisiator hak angket kasus Bank Century, Mukhamad Misbakhun menilai kesaksian Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di KPK sudah jelas dan terang benderang. Pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara soal pengucuran FPJP Bank Century yang awalnya Rp 630 miliar kemudian melonjak menjadi Rp 2,5 triliun adalah Gubernur BI saat itu, Boediono.

"Jadi statement Pak JK sudah jelas, yang paling bertanggung jawab itu Boediono," ujar Misbakhun di sela-sela Rapimnas Partai Golkar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (22/11).

Mantan politikus PKS itu menegaskan, dengan ditahannya mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut kasus Bank Century ke pucuk pimpinan.

"Kenapa Budi Mulya itu ditahan. Semakin memperjelas mengarah ke Boediono," cetus caleg Partai Golkar ini.

Sebelumnya, usai diperiksa KPK, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan ada dua pihak yang mesti menjelaskan alasan soal pengucuran FPJP Bank Century awalnya Rp 630 miliar kemudian melonjak menjadi Rp 2,5 triliun.

"Yang bertanggung jawab yang mengambil keputusan dan yang membayarnya. Tentu dalam hal ini KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan BI yang harus menjawabnya," kata JK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/11).

JK menegaskan, Bank Century tidak perlu diselamatkan. Namun, saat itu Boediono yang masih menjabat Gubernur Bank Indonesia meyakinkan dia tidak ada krisis dalam sistem ekonomi Indonesia.

JK mengatakan, dalam rapat tertutup pada 20 November 2008 sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Boediono melapor kepada dia dan meyakinkan tidak ada persoalan ekonomi serta bank yang bermasalah. Tetapi, lanjut dia, ternyata pada malam hari hingga 21 November dini hari, Sri Mulyani, Boediono beserta Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanpa sepengetahuannya menggelar rapat, dan memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik.

"Beberapa jam kemudian, mereka rapat di (Kementerian) Keuangan. Kemudian subuh memutuskan adanya gagal sistemik pada suatu bank yang membahayakan. Padahal sebenarnya itu tidak perlu. Dan itu mereka berdebat bahwa sebenarnya tidak terjadi gagal sistemik," katanya.