Minta Pokemon Cs dibebaskan, massa Dolly geruduk DPRD Surabaya

Merdeka.com - Para aktivis lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur masih belum 'lelah' turun jalan. Hari ini, Kamis (14/8), ratusan massa gabungan mendatangi Gedung DPRD Surabaya, menuntut pembebasan Sungkono Ari Saputra alias Pokemon Cs.

Pokemon dan delapan rekannya ditangkap pihak kepolisian karena dianggap sebagai provokator dan terlibat kerusuhan pada tanggal 27 Juli, atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2014, lalu.

Saat itu, massa Front Pekerja Lokalisasi (FPL) yang dikomandoi Pokemon, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang memback-up Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, yang sudah dideklarasikan pada 18 Juni lalu.

Dan saat ini, berkas kasus Pokemon Cs sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, dan pihak kepolisian tinggal menunggu petunjuk kejaksaan soal penyerahan berkas tahap dua, atau berkas sudah dinyatakan P21 alias sempurna.

Sementara itu, massa pendukung Pokemon terus menggelar aksi. Tak hanya menolak penutupan Dolly dan Jarak, kali ini (14/8), di depan Gedung DPRD Surabaya, mereka juga menuntut pembebasan 9 aktivis Dolly dan Jarak, termasuk Pokemon.

Massa aksi yang turun jalan untuk solidaritas pembebasan Pokemon CS itu, antara lain dari Forum Penyelamat Demokrasi (FPD), Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), KontraS, LBH Surabaya, Pagar Jati, Forum Study Demokrasi '98, Komunitas Anti Korupsi, PARI dan FPPM.

Selain berorasi, mereka juga membentangkan beberapa poster bertuliskan: Save Pokemon Aktifis Pro Demokrasi Jangan Samakan Dengan Preman, Mengutuk Keras Tindakan Represif Aparat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial, Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktifis Pro Demokrasi dan beberapa poster lain.

Koordinator Aksi, Annisa mengatakan, dalam aksi kali ini, pihaknya sengaja menggelar aksi di Gedung DPRD Surabaya. "Kita menuntut anggota dewan, untuk segera melakukan transparasi soal penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya," kata Annisa yang juga Tim Advokasi FPL Gang Dolly dan Jarak dalam orasinya.

Menurut dia, penutupan Dolly dan Jarak oleh Pemkot Surabaya pada 18 Juni lalu, tidak pernah dilakukan sosialisasi ke warga. Maka, dewan diminta untuk berfikir ulang soal penutupan yang dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini.

"Karena urusan (sosialisasi) belum selesai. Kita memohon ketukan putusan difikirkan ulang. Jika ngomong undang-undang, SK putusan itu kan belum turun. Kok bisa polisi melakukan tindakan seperti itu (represif)," keluh Annisa.

Untuk itu, para demonstran menuntut anggota dewan untuk memanggil Risma dan membatalkan penutupan lokalisasi. "Selain itu, kawan-kawan kita (Pokemon Cs), juga harus segera dilepas, karena mereka bukan preman, melainkan pejuang demokrasi," tandas dia.