Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minta kasus dihentikan, rengekan Abraham Samad dicibir politisi DPR

Minta kasus dihentikan, rengekan Abraham Samad dicibir politisi DPR Abraham Samad diperiksa Bareskrim. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua KPK non aktif Abraham Samad minta pengusutan kasus dokumen palsunya dihentikan pihak kepolisian. Menurut Abraham, kasus ini dibuat-buat untuk mengkriminalisasi dirinya.

"Saya menganggap kasus saya dilimpahkan ke pengadilan itu tidak adil. Ini kasus yang diada-adakan yang sekarang bahasanya kriminalisasi," kata Abraham Samad.

Meski menghormati proses hukum, Samad tetap merasa keberatan atas kasus yang menjeratnya. Dia menilai, kasus yang dituduhkan kepadanya tidak layak disidangkan.

"Begini loh logikanya, kalau kamu tidak melakukan kejahatan terus kamu dibawa ke pengadilan untuk disidangkan karena tuduhan melakukan kejahatan, itu kan rasanya tidak adil. Gitu loh. Mau enggak kamu saya bawa ke pengadilan dituduh oleh sesuatu kejahatan?" ujar dia.

"Oleh karena itu menurut saya sangat tidak adil kalau kasus kita dilimpahkan ke pengadilan harus dihentikan. Jadi bukan masalah takut atau enggak takut," kata dia.

Permintaan Abraham Samad untuk menghentikan kasusnya ini menuai kecaman dari politikus di DPR. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaedi Mahesa paling keras mengkritik rengekan Abraham Samad itu.

"Seorang penegak hukum kalau merasa dikriminalisasi berarti tidak memercayai sistem penegakan hukum di Tanah Air. Aneh sekali, padahal mereka adalah ahli hukum dan pengacara, masa nggak percaya pengadilan, itukan susah," kata Desmond ketika ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut Abraham Samad sebagai sosok yang jumawa yang seakan mengetahui segala hal tentang hukum. Serta menyimpulkan seluruh penegakan hukum di Tanah Air bermasalah.

"Kalau tidak memercayai pengadilan hukum menurut saya aneh. Hebat betul dia sebut mengalami kriminalisasi seperti orang besar dan tahu banyak soal hukum," tutur dia.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Berlangsung Lancar dan Haru, Ini Momen Pisah Sambut Kapolsek Medan Barat
Berlangsung Lancar dan Haru, Ini Momen Pisah Sambut Kapolsek Medan Barat

Dalam kesempatan itu, Kompol Riski Amalia menyampaikan permintaan maaf jika selama kurang lebih 9 bulan menjabat ada kesalahan dalam melayani masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kasus Pengeroyokan Satria Mahathir 'Cogil' Belum Ada Opsi Mediasi
Kasus Pengeroyokan Satria Mahathir 'Cogil' Belum Ada Opsi Mediasi

Polisi masih mengusut kasus tersebut dan belum ada upaya mediasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPD Tawarkan 5 Proposal Amandemen UUD: Kembalikan Kedudukan MPR hingga Anggota DPR Nonparpol
DPD Tawarkan 5 Proposal Amandemen UUD: Kembalikan Kedudukan MPR hingga Anggota DPR Nonparpol

DPD RI menawarkan lima proposal untuk melakukan amandemen konstitusi. Apa isinya?

Baca Selengkapnya
Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!
Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!

Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.

Baca Selengkapnya
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Ditjen Pajak Beri Respons Begini
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Ditjen Pajak Beri Respons Begini

Dwi memastikan, DJP akan terus menjaga integritas dan kode etik yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Bisa Jadi Celah Hukum dan Dipakai Untuk Strategi di Pilkada
Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Bisa Jadi Celah Hukum dan Dipakai Untuk Strategi di Pilkada

Menurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.

Baca Selengkapnya
Satpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu
Satpol PP Garut Dukung Gibran, Cak Imin Serukan Timnas AMIN Lapor Bawaslu

Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Sambut Ramadan, Tokoh Agama Ajak Elite Politik Perbaiki Hubungan Usai Pemilu 2024
Sambut Ramadan, Tokoh Agama Ajak Elite Politik Perbaiki Hubungan Usai Pemilu 2024

Setelah sempat merenggang karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya