Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.

"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).

Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.

"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.

Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.

"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.

Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.