Merdeka.com - Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Jawa Tengah dilaporkan ke Ombudsman karena dugaan maladministrasi. Rata-rata pengelola SMP mewajibkan biaya study tour yang membebani para orang tua siswa.

"Ada 17 laporan yang kita terima dari emak-emak sedang kita proses. Mereka melaporkan pihak sekolah yang diduga melakukan pungutan seperti mewajibkan anaknya ikut study tour. Lalu yang paling parah adanya siswa tidak bisa ikut UN karena tidak bisa membayar SPP. Siswa tersebut sekolah di swasta," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida di kantornya, Jumat (4/10).

Dia menyebut dari beberapa sekolah yang dilaporkan dari Semarang hingga Brebes. Di antaranya sistem laporan diterima dan tanpa membuka identitas pelapor.

"Jadi sistemnya terbuka kalau laporan, tentu untuk melindungi pelapor kita rahasiakan identitasnya. Juga ada yang berkirim surat via pos maupun mengadukan kasus tersebut melalui media sosial (medsos)," tuturnya.

Tidak hanya itu, kasus serupa juga muncul di salah satu SMA negeri di Brebes, Kota Semarang, SMA swasta di Semarang, SMA negeri di Kendal, SMK negeri di Kota Tegal. Sedangkan sisanya terdapat di beberapa SD dan MTs di Magelang.

"Banyak laporan masuk, semua kami tampung. Laporan mulai dari SMP di Kota Semarang, Solo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kendal dan Brebes," jelasnya.