Meski dukung blokir Telegram, PPP ingatkan pemerintah tak otoriter
Merdeka.com - Wakil Sekjen PPP Muktamar Pondok Gede, Ahmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek mendukung langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram jika tujuannya untuk mencegah paham radikal berkembang di Indonesia. Apalagi paham radikalisme yang membahayakan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.
"Kalau tujuan pemerintah untuk membentengi bangsa ini dari pengaruh radikalisme terorisme, PPP setuju," kata Awiek di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).
Namun, Awiek mengingatkan pemerintah agar tidak terkesan otoriter karena membatasi akses komunikasi masyarakat dengan pemblokiran telegram. "Pemblokiran itu kalau melihat dari pemerintah. Ini kan tujuan pemerintah baik cuma jangan sampai pemerintah diktator seolah-olah membatasi akses komunikasi masyarakat," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR ini mengaku telah mendapat informasi adanya protes dari pihak Telegram karena tidak diajak komunikasi atas kebijakan pemblokiran itu. Dia meminta pemerintah menyelesaikan masalah komunikasi dengan pihak Telegram agar tidak menghambat keputusan yang sudah dibuat.
"Telegram ada yang protes katanya tidak pernah diajak komunikasi tetap dari pemerintah mengatakan sudah ada komunikasi tapi tidak direspon. Itu yang problem apalagi telegram itu tidak punya perwakilan di indonesia kalau tidak salah. Ini yang saya kira jadi problem," pungkasnya.
Sebelumnya, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan, pemblokiran Telegram lantaran banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
"Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkap pria yang akrab disapa Sammy ini di Jakarta, Jumat (14/7).
Menurut Sammy, tim Telegram dianggap tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Maka, kata Sammy, pemerintah tak akan tanggung-tanggung menutup sampai ke aplikasinya bila mereka tetap tak menuruti aturan pemerintah Indonesia. "Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaHandphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas
Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.
Baca SelengkapnyaTerancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaGerindra Sebut Politik ‘Merangkul’ Prabowo Mulai Dijalankan, Buka Komunikasi ke 01 dan 03
Komunikasi nanti bakal dilakukan kepada para ketua umum partai politik pengusung 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Beralih Dukung Prabowo-Gibran, Pejuang PPP Klaim Bawa Aspirasi Masyarakat
Kader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya