Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) berulangkali menolak rencana atau kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut dinilainya tak berpihak pada 'wong cilik' (rakyat kecil) lantaran akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Imbasnya rakyat semakin sengsara dan menderita.

Menentang kenaikan harga BBM pernah dilakukan Rudy saat masih menjabat sebagai wakil wali kota Solo tahun 2012, saat Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi wali kota. Saat itu Rudy bahkan memimpin aksi demonstrasi bersama elemen masyarakat lainnya di depan Balai Kota dan Bundaran Gladag. Meski dia mengaku melakukan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPC PDIP, namun aksi tersebut membuat Mendagri Gamawan Fauzi meradang.

Seolah tak kapok, tahun 2013 saat dia menggantikan Jokowi sebagai wali kota Solo, pernyataan pedas kembali ia lontarkan. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali akan menaikkan harga BBM.

"Kalau pemerintah pusat menaikkan harga BBM, saya siap turun ke jalan," ujar Rudy, Jumat (14/6/2013).

Saat pemerintahan berganti dipimpin Presiden Jokowi, Rudy pun menolak keras rencana sahabatnya yang akan menaikkan harga BBM. Pria berkumis tebal ini menyatakan siap kembali turun ke jalan melakukan unjuk rasa bila rencana itu benar-benar dilakukan pemerintah.

Menurut Rudy, aksinya tersebut bukan untuk mencari sensasi atau popularitas semata. Dia hanya merasa ikut bertanggung jawab. Sebagai sahabat, dia ingin mengingatkan Jokowi yang pernah berjanji akan memberantas mafia minyak sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.

"Sebagai sesama kader satu partai, selaku kepala daerah, maupun selaku sahabat, saya merasa wajib mengingatkan Jokowi. Kalau beliau merasa sudah berupaya maksimal dalam memberantas mafia minyak dan ternyata harga minyak tetap juga harus dinaikkan dengan menarik subsidinya, maka semua langkah itu harus sampaikan kepada rakyat secara terbuka," tegas Rudy, Jumat (14/11).

Rudy yang juga Ketua DPC PDIP Solo ini menengarai ada pihak-pihak yang bermain untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing dengan mendompleng kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia mengingatkan Jokowi sebagai pemimpin baru,agar bisa memilah dan memilih orang-orang yang dipercaya memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

"Pak Jokowi harus bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan tentang subsidi minyak tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang dijamin oleh konstitusi," katanya.

Mengenai sikap kerasnya tersebut, Rudy kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan itu demi kebaikan Jokowi. Sebagai pemimpin baru, hendaknya jangan terburu-buru membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jangan sampai memutuskan hal-hal yang mencederai rakyat, yang bisa berimbas pada kewibawaannya.

"Pak Jokowi harus bisa menjaga kewibawaan beliau. Jangan sampai kewibawaannya turun gara-gara mengingkari janji-janjinya saat kampanye dulu," pungkasnya.