Merdeka.com - Sosialisasi dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Depok dipermasalahkan. Sebabnya, BPJS Depok dianggap tidak menginformasikan hal itu ke Komisi D DPRD Depok, yang membidangi masalah kesehatan.

Terlebih, saat ini BPJS Depok sedang menjadi sorotan karena ada salah satu peserta yang menunggak tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Anggota Komisi D DPRD Depok, Pradana Mulyoyunanda, mengaku kecewa karena tidak ada komunikasi dilakukan BPJS Depok dengan legislatif.

Bahkan ketika dilakukan sosialisasi di Balai Kota Depok, rombongan Komisi D tidak dipersilakan masuk. Dia meminta Kepala BPJS cabang Depok mundur jika tidak sanggup bertugas di Depok.

"Kalau suara kami tidak didengar, lebih baik kepala BPJS Kesehatan mundur saja kalau tidak mampu membangun komunikasi yang baik, tentu kami sangat tersinggung," kata Pradana, Kamis (17/3).

Menurut Pradana, sosialisasi sangat penting karena menyangkut kebijakan kenaikan iuran. Padahal, lanjut dia, masih banyak warga Depok menunggak, dan seharusnya informasi itu disampaikan ke tingkat pusat oleh cabang Depok.

"Harusnya ada proses diskusi dulu dengan kami. Ini malah kami tidak diundang sosialisasi," ucap Pradana.

Pradana mempersoalkan pola komunikasi dilakukan BPJS Depok menurutnya tidak baik. Dia tidak mau sampai masyarakat jadi korban lagi. Dia meminta kenaikan iuran BPJS perlu dikaji karena belum terkoneksi semua.

"Saya juga meminta kepada DPR melalui fraksi Demokrat agar ditinjau kembali kenaikan iuran BPJS. Kenaikan BBM saja bisa ditinjau, kenapa masalah kesehatan ini tidak bisa? Kami kecewa kenapa tidak diundang untuk membicarakan kenaikan ini," ujar Pradana.

Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Komunikasi Publik Kepatuhan dan Keuangan Divisi Regional IV, Radiatun, menyangkal tudingan tidak mengundang Komisi D DPRD Depok saat sosialisasi. Namun, dia beralasan, dari sosialisasi dilakukan secara nasional dan serentak di seluruh provinsi di kantor cabang.

"Saya sudah berjumpa dengan Pak Pradana, lain waktu kami akan melakukan sosialisasi bersama. Kami akan mengundang beliau untuk hadir. Kami senang beliau ikut bersama mensosialisasikan JKN, ini program pemerintah," kata Radiatun.