Merdeka.com - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi akhir-akhir ini di Papua. Khususnya, kasus penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil di Tingginambut dan Sinak, Papua, Kamis (21/2) lalu.

"Kami mengutuk keras tindakan brutal yang telah menewaskan delapan prajurit dan empat warga sipil di Papua, kami ucapkan belasungkawa," kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam surat elektronik yang diterima merdeka.com, Senin (25/2).

Ulah sekelompok sipil bersenjata di Tingginambut dan Sinak, kata Bara Hasibuan, tentu tidak dapat ditolerir. Pemerintah harus cepat dan tegas menindak para pelakunya.

Peristiwa penembakan terakhir yang cukup mengejutkan publik ini harus menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait kebijakan atas Papua. Pemerintah harus menemukan penyebab dari konflik yang terus berlangsung, meski Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir sudah menekankan pendekatan kesejahteraan. Seluruh opsi harus menjadi pertimbangan, termasuk memikirkan opsi dialog antara Pemerintah Pusat dengan seluruh pihak di Papua.

"Kita mendesak agar isu keamanan dijadikan bagian dari output penyelesaian masalah Papua secara komprehensif," katanya.

Masalah Papua ini, lanjutnya, akan selalu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah dalam konteks keamanan nasional. Manakala tidak dilakukan langkah-langkah komprehensif dan cepat, maka konflik di Papua akan terus mengakar dan menjadi duri dalam daging NKRI.

"Jika tidak segera ditangani dikhawatirkan peristiwa gangguan keamanan yang terus terjadi akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang memang bertujuan membuat instabilitas keamanan di Papua," kata Bara Hasibuan.

Hal senada dikatakan Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi. Jika memang persoalan Papua menjadi sesuatu yang mengarah konflik, maka perlu ada opsi khusus bagaimana cara penanganannya. Di samping pilihan pendekatan kesejahteraan, perlu juga dipertimbangkan adanya penambahan personel TNI/Polri untuk lebih memasifkan gerakan persuasif kepada tokoh-tokoh dan masyarakat Papua guna menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.

"Maka untuk penguatan persuasif, penguatan kesejahteraan, maka perlu penambahan personel TNI/Polri untuk penguatan NKRI melalui cara-cara persuasi kepada kepala suku, tokoh-tokoh sehingga tercipta kesatuan di masyarakat Papua," katanya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno menyayangkan pernyataan yang pernah dilontarkan salah seorang komisioner Komnas HAM terkait kasus penembakan di Papua yang menyatakan jika prajurit TNI yang tewas ditembak OPM maka hal itu bukanlah pelanggaran HAM. PAN sendiri menyesalkan pernyataan Komnas HAM tersebut.

"Ini sesuatu yang patut kita sesalkan. Itu seharusnya tidak boleh terjadi, karena prajurit TNI yang gugur tadi bagaimanapun demi mempertahankan Merah Putih," ujarnya.