Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memberikan kebebasan terhadap jurnalis asing untuk meliput di Papua dan Papua Barat. Meski diberi kebebasan meliput oleh Presiden Jokowi, menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, jurnalis asing yang meliput di Papua dan Papua Barat harus mendahulukan kepentingan nasional.

"Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan hukum dan kedaulatan teritorial. Jurnalis asing harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia," kata Tedjo dalam acara diskusi terbukanya Papua bagi jurnalis asing, di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/5).

Tedjo mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan bagi jurnalis asing di Papua merupakan kebijakan strategis. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi akan menimbulkan citra positif bagi Indonesia di mata Internasional.

"Ini dapat mengubah citra masyarakat Internasional tentang Papua yang selama ini seringkali dicitrakan secara negatif, seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dibuka, bahwa di Papua tak terjadi demikian," kata mantan Kasal ini.

Namun, dia juga menilai ada beberapa pihak yang secara gencar menyebarkan informasi negatif di Papua soal pelanggaran HAM, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, dan adanya kesenjangan di Papua. Oleh karena itu, kata dia, setiap jurnalis asing yang mau masuk ke Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat harus mengikuti prosedur hukum, seperti Undang-Undang Keimigrasian dan lainnya.

Menurut dia, yang seringkali menjadi sorotan adalah mengenai 'clearance house' yang ada di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 'Clearance house' pada dasarnya adalah untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara kedaulatan negara dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

"Untuk sementara istilah 'clearance house' diubah namanya menjadi tim monitoring asing ke Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama," pungkas dia.