Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno, menginginkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu diselesaikan sebelum 17 Agustus mendatang. Kasus tersebut di antaranya yaitu kasus Talangsari, Kasus 65, kasus Wasior, dan lainnya.

Hal itu disampaikan Menteri Tedjo kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Kongres VII Pancasila, di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Minggu (31/5). Dia mengatakan, kasus-kasus itu akan diselesaikan secara bertahap.

"Secara bertahap akan diselesaikan dan kompensasi juga akan kami usahakan, termasuk rekonsiliasi," kata Tedjo.

Tedjo mengatakan, kasus itu ditangani oleh tim gabungan terdiri dari lembaga negara seperti Kejaksaan, Menteri Hukum dan HAM, TNI, Polri, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Rencananya tim itu nantinya disahkan dengan Keputusan Presiden. Tetapi hingga saat ini, Kepres dimaksud belum dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kepresnya belum ada, karena masih harus ada masukan kepada bapak Presiden terkait hal itu," ujar Tedjo.

Tedjo menambahkan, nantinya kasus-kasus itu akan diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara yudisial dan non yudisial. Kasus yang masih baru akan diselesaikan secara yudisial, sementara yang sudah lama akan dilakukan secara non yudisial.

"Kalau yang masih baru bisa kita selesaikan secara yudisial. Yang sudah lama akan kita selesaikan non yudisial," tutup Tedjo.