Menteri Kabinet Kerja dari parpol dianggap punya agenda terselubung

Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai para menteri dari partai politik kerap membawa agenda terselubung dengan kelompoknya, mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla anjlok. Menurut dia, hal ini berbeda dengan menteri non partai politik atau profesional bekerja atas dasar agenda Nawacita atau arahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, yang menilai kinerja menteri dari kalangan profesional saat ini buruk. Menurut Ray, kalau dilihat secara keseluruhan, kompetensi dan kualitas menteri Kabinet Kerja sama rata. Menteri dari parpol dan profesional memiliki kecakapan dan kompetensi mirip.

Namun, menurut Ray, yang membedakan mereka adalah agenda kerja dibawa dan diterapkan. Para menteri dari partai politik, kata dia, kerap membawa misi sendiri dari partai serta kelompoknya.

"Para menteri dari partai politik bekerja dengan agenda sendiri-sendiri. Mereka tidak tunduk pada agenda kerja dan arahan Presiden atau pada Nawacita. Ini sangat berbahaya," kata Ray dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (27/6).

Menurut Ray, menteri non-parpol atau dari kalangan profesional bekerja sesuai arahan, agenda, dan program Nawacita Joko Widodo. "Mereka bisa diarahkan oleh Jokowi dibandingkan menteri dari parpol," ujar Ray.

Ray juga menyoroti kinerja beberapa menteri parpol dari PKB, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, belakangan menyedot perhatian publik terkait pembekuan PSSI.

"Kita dukung pembekuan PSSI untuk perubahan mendasar, tetapi sampai kapan? Sekarang tidak jelas sampai kapan pembekuan itu. Berilah batas waktu yang jelas, jangan menggantungkan nasib orang. Apalagi akibat kebijakan Menpora ribuan orang menganggur," ucap Ray.

Demikian pula dengan kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dia menilai nyaris tidak ada perubahan signifikan yang terjadi, kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI.

"Setelah itu apa kebijakan Menaker yang fenomenal? Tidak ada," singgung Ray.

Menurut Ray, sebaiknya politikus PKB itu juga menyoroti kinerja dari partainya sendiri, tidak saja menteri dari kalangan yang lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP versi Muktamar Surabaya, Aunur Rofiq, sepakat dengan Ray Rangkuti. Yaitu menteri dari parpol atau profesional itu sama saja, sejauh dia bekerja dan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini.

Aunur Rofiq berharap Presiden Joko Widodo memberi perhatian penuh pada kinerja kementerian ekonomi, dan memastikan semua kementerian bekerja sama atau bersinergitas dalam membangun perekonomian bangsa.

"Kinerja Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel misalnya, sudah bagus bisa mengendalikan gejolak harga selama Ramadan dan memastikan ketersediaan pangan. Tetapi kalau daya beli masyarakat turun akibat nilai tukar rupiah anjlok, bagaimana bisa membeli pangan? Karenanya Kementerian lain seperti Menko Perekonomian dan Keuangan harus mendukung," kata Aunur.

Sementara mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, mengevaluasi menteri tidak bisa dilihat antara menteri dari kalangan partai dan profesional. "Kinerja itu diukur dari profesionalitas kinerja. Kalau menteri dari parpol bekerja lebih baik, itu baru namanya profesional. Demikian juga menteri non-parpol, jika bekerja baik disebut profesional," kata Laode.

Namun, Laode Ida mempertanyakan juga soal indikator dipakai buat menilai kinerja sang menteri. Seperti dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan kinerja menteri non parpol atau dari kalangan profesional buruk.

"Belum tentu juga kinerja menteri dari parpol bagus. Evaluasi itu harus menyeluruh, jangan dikotomis. Karena sampai saat ini, belum ada indikator yang jelas untuk menilai apakah seorang menteri bekerja baik atau tidak," ujar Laode.

Karena itu, Laode Ida menyarankan ada dua indikator menilai kinerja menteri. Pertama, terhubungnya program kerja yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, hal itu bisa dilihat dari cara Rahmat Gobel melakukan operasi pasar dan membuat harga selama Ramadan bisa terkendali.

"Cara ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ucap Laode.

"Kedua, tidak adanya korupsi di kementerian. Ini indikator awal menilai baik atau buruknya kinerja menteri," tambah Laode.