Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Hanif sebut e-KTKLN tak beri peluang bagi pungli

Menteri Hanif sebut e-KTKLN tak beri peluang bagi pungli Menaker Hanif Dhakiri. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Terobosan baru dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang tertuang dalam Permenaker 07/2015 untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para TKI di luar negeri.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kepada wartawan setelah melakukan sidak dengan petugas PP3TKI dan para TKI di Kantor Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (3/2).

Pertemuan dengan pihak PP3TKI menurut Hanif untuk melihat adanya kesinambungan antara kebijakan menteri dan pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini oleh PP3TKI.

"Kedatangan ke sini sebenarnya untuk memastikan adanya sinkronisasi antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh dilakukan oleh BP3TKI," ujarnya.

"Saya sengaja ke sini untuk ngecek pelayanan yang diberikan oleh BP3TKI yang ada kaitannya dengan e-KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik).

"Kita pake e-KTKLN karena adanya dua aspirasi besar dari TKI yang menuntut penghapusan KTKLN yang kemudian direspons oleh presiden," imbuhnya.

Terkait perintah Presiden Jokowi tentang penghapusan KTKLN itu, Hanif mengatakan sudah membuat regulasi baru berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 07/2015 mengenai tata cara pemberian e-KTKL.

Prinsipnya, lanjut Hanif, adalah bahwa perintah Presiden dilaksanakan sebagaimana aspirasi yang diterima dari TKI namun tetap tunduk pada UU yang berlaku dalam hal ini UU 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Melalui e-KTKLN, Hanif yakin tidak memberi peluang pada pungutan liar. "Selama ini, kewajiban memiliki KKLN nantinya menimbulkan kreasi-kreasi di lapangan seperti pungli dan sebagainya," pungkas Hanif.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Tak Hadir, Sidang Pelanggaran Etik di Dewas KPK Ditunda

Firli Bahuri Tak Hadir, Sidang Pelanggaran Etik di Dewas KPK Ditunda

Haris menyebut, Firli tak hadir lantaran masih mengikuti proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca Selengkapnya
Terbongkar, Ini Sederet Harta Mewah Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN

Terbongkar, Ini Sederet Harta Mewah Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN

Dewas KPK membeberkan sejumlah harta Firli Bahuri yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Hunian Belum Siap, PNS Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi Jadi 6.000 dan Waktu Mundur Setelah Agustus 2024

Hunian Belum Siap, PNS Pindah ke IKN Nusantara Dikurangi Jadi 6.000 dan Waktu Mundur Setelah Agustus 2024

Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. Di sini para ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik.

Baca Selengkapnya