Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah tudingan Komnas HAM yang menyebut dirinya tidak tegas terkait maraknya aksi intoleransi di Indonesia. Lukman berdalih, menjaga kerukunan antar umat bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

"Sekarang kewenangan itu tersebar dibanyak tempat. Jadi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ada beberapa elemen dari institusi negara diluar pemerintah seperti Komnas HAM," ujar Lukman usai menjadi pembicara dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

Saat ini, kata dia, kita hidup dalam era dimana kekuasaan dan kewenangan bukan hanya dipegang secara absolut oleh satu pihak seperti zaman dulu. Kewenangan dalam menangani satu permasalahan kini tersebar dibanyak pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Tak hanya itu ada beberapa elemen dari intitusi negara diluar pemerintah yang mengambil peran seperti Komnas HAM.

"Komnas HAM ini adalah lembaga negara tapi bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Belum lagi kekuatan masyarakat sipil dan media dan seterusnya. Oleh karenanya ada persoalan itu harus dicermati ala akar masalahnya," tutur Lukman.

Untuk itu, ia memberi saran agar nantinya harus lebih banyak duduk bersama semua stakeholder yg memiliki kewenangan dalam mengatasi berbagai permasalahan.

"Yang kita hadapi tentu ini tanggung jawab pemerintah tapi pemerintah bukalah satu-satunya karena pemerintah juga membutuhkan banyak pihak," tandasnya.