Mensos Tegaskan Sudah Bekerja Sama KPK hingga Kejaksaan Cegah Korupsi Bansos
Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan pemerintah saat ini sudah bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan bantuan sosial. Dia mengatakan kerja sama tersebut tertuang pada surat edaran terkait data yang diberikan tidak mengacu pada data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kerja sama dengan KPK sudah kita mulai terbukti dengan adanya SE dari KPK mengenai data yang tidak harus mengacu pada DTKS tapi boleh di luar DKTS boleh dimasukkan dalam penerima bansos," kata Juliari dalam telekonference, Selasa (19/5).
Tidak hanya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun sudah bekerja sama. Setiap minggu pihaknya sudah menerima banyak saran dari pihak pengawasan keuangan tersebut.
"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejagung menyampaikan apa bila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," jelas Juliari.
Politisasi Bansos
Kemudian terkait bansos yang dipolitisasi jelang Pilkada, Juliari pun menyerahkan pada Badan Pengawas Pemilu. Namun dia menjelaskan hingga saat ini pihak Bawaslu pun belum melakukan kegiatan lantaran belum masuk dalam masa kampanye.
"Politisasi bansos ini ranah bawaslu, kemensos hanya bisa mengimbau," ungkap Juliari.
"Kita lihat di daerah ada penyaluran menggunakan foto nama ini diselesaikan masing-masing di daerah dengan institusi yang berwenang mengawasi pilkada," tambah Juliari.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaMenko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnya