Mensesneg Minta Menteri, Wamen, dan Stafsus Segera Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachaman menyebut bahwa seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju telah diminta oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini berlaku baik untuk menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden.
"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Fadjroel sendiri mengaku rutin melaporkan hartanya setiap tahun sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero). Menurut dia, memang butuh waktu sekitar satu bulan untuk menyusun LHKPN sebab data-data yang dilaporkan harus detail.
Terlebih, pada periode pemerintahan kali ini, banyak penyelenggara negara yang berasal dari unsur swasta. Meski begitu, dia memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet akan melaporkan LHKPN.
"Yang lain kan baru, sebagian besar dari swasta. Jadi mereka diberi waktu. Say saja waktu awal memang panjang, mungkin perlu waktu sekedar satu bulan karena lebih detail daripada laporan pajak," jelasnya.
Sementara untuk staf khusus presiden, juga diwajibkan melaporkan total kekayaannya. Dia menuturkan para staf khusus sudah berjanji akan menyerahkan LHKPN pada Januari 2020.
"Semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. karena sebulan lah, perlu sebulan (mempersiapkan). Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. tapi sebenarnya gampang banget kok," tutur Fadjroel.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.
"Lupa saya jumlahnya (yang sudah dan belum). Tapi yang pasti bagi yang belum melaporkan kita harapkan para menteri yang baru ini supaya melaporkan," kata Basaria Panjaitan di Kota Malang, Rabu (4/12).
Basaria mengaku tidak ingat jumlah antara jumlah menteri yang sudah dan belum menyerahkan LHKPN sehingga memang perlu dilakukan pengecekan. Tetapi memang jumlahnya yang belum menyerahkan ini tidak begitu banyak.
"Mereka dari awal memang harus melapor juga, pas dilantik biasanya langsung melapor. Tapi saya lupa data jumlahnya," terangnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaHakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya