Merdeka.com - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski ditunda, revisi UU KPK tak akan dihapus dari prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah maupun DPR untuk menghapus revisi UU KPK dari Prolegnas.

"Belum ada pembicaraan ke situ," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2).

Pratikno kembali menjelaskan, Presiden dan DPR perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat ihwal revisi UU KPK. Meski demikian, dia tidak dapat memastikan sampai kapan waktu sosialisasi itu dilakukan.

"Kesepakatan kemarin mendengar lebih banyak lagi dari masyarakat terus kemudian kalaupun kesepakatan 4 poin itu adalah semangatnya untuk penguatan KPK yang jelas tidak dibahas saat ini," jelasnya.

Seperti diketahui, kesepakatan menunda pembahasan revisi UU KPK diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan maupun perwakilan dari seluruh Fraksi yang ada di DPR.

"Mengenai rencana revisi UU KPK kita sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

Jokowi menyatakan penundaan pembahasan revisi UU KPK tersebut setidaknya memiliki dua alasan. Pertama, perlu adanya waktu tambahan untuk mematangkan draf revisi UU KPK. Kedua, perlunya ada sosialisasi bagi masyarakat untuk mengetahui ihwal revisi UU KPK.

"Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan revisi UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat," kata Jokowi.