Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyebut, penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyederhanaan birokrasi masih menjadi tantangan yang saat ini dihadapi. Namun, proses penyederhanaan birokrasi harus terus dilanjutkan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.

"Berangkat dari arahan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2019 [tentang penyederhanaan birokrasi] yang menjadi pedoman kita, namun masih banyak beberapa teman baik di pusat maupun daerah menganggap penyederhanaan birokrasi itu tidak merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden," papar Tjahjo saat rapat virtual Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Senin (29/6).

Tjahjo yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional itu mengungkapkan, bahwa kelanjutan penyederhanaan birokrasi saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga.

"Sampai bulan Juni 2020 sudah mendekati 60 persen proses [penyederhanaan struktural] yang sudah selesai dari kementerian dan lembaga. Sisanya sudah ada yang mengusulkan dan akan kita dampingi secara periodik dan Insya Allah selesai Desember," ungkap Tjahjo.

Pada kesempatan sama, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, mengusulkan beberapa hal agar sasaran Reformasi Birokrasi (RB) memiliki dampak yang besar.

"Supaya RB terfokus dan memiliki impact (dampak) yang lebih besar, kita bisa menggunakan indikator kinerja untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, penyusunan organisasi, dan juga sasaran kinerja pegawai. Sehingga dengan indikator kinerja ini, sasaran RB dapat terfokus," ujar dia.