Menkum HAM pakai cara ini akhiri konflik internal PPP

Merdeka.com - Kisruh internal PPP menyambar ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali (SDA) saling lapor ke Kemenkum HAM, terkait kepengurusan baru partainya versi kubu masing-masing.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin ogah komentar soal kasus itu. Menurut dia, kasus itu sedang ditangani oleh Dirjen.

"Saya kira Dirjen sudah berbicara, yang jelas Menteri Hukum tidak punya kewenangan untuk menilai secara pribadi," ujar Amir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9).

Dia menjelaskan, kisruh soal kepengurusan ini, Kemenkum HAM tetap berpegangan pada UU dari parpol itu sendiri. Sehingga dia tak mau mengomentari lebih jauh.

"Segala sesuatunya di titik tolak pegangan terhadap UU, dalam anggaran dasar UU tersebut," terang dia.

Seperti diketahui, kemarin (15/9) kubu Emron Pangkapi melaporkan kepengurusan baru PPP setelah melakukan pemecatan terhadap SDA. Tak mau kalah, SDA juga melaporkan ke Kemenkum HAM bahwa pemecatannya ilegal, dan dia juga telah mendaftarkan kepengurusan baru PPP.