Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkum HAM dinilai sudah profesional soal kisruh PPP & Golkar

Menkum HAM dinilai sudah profesional soal kisruh PPP & Golkar Yasonna H Laoly. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Perbedaan tindakan Menkum HAM terhadap PPP dan Golkar dinilai profesional. Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Sigit Hariyanto menilai, sikap Menkum HAM sesuai dengan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik.

"Menkum HAM telah secara proporsional memaknai pasal 23, 24, dan 25 UU 2/2008 yang mendefinisikan dan mengatur penyikapan Menteri atas perselisihan parpol," kata Sigit, (16/12).

"Ukurannya jelas kok, adakah setidaknya salah satu faktor dari 3 ini. Yakni 1. Adakah forum tertinggi yang paralel terselenggara memenuhi AD/ART nya? 2. Adakah forum tertinggi itu digelar dalam 7 hari. 3. Adakah dihadiri, bukan disetujui, 2/3 peserta?"

Dia mengatakan, dalam hal PPP, tidak ada forum tertinggi parpol selain Muktamar VIII PPP di Surabaya 15-17 Oktober 2014 lalu. Sedangkan Muktamar yang digelar Suryadharma Ali pada 30 Oktober 2014 tidak memenuhi tiga syarat yang disebutkan di atas.

"Pernyataan sebagian tokoh Golkar yang hadir di arena SDA di Sahid, mengkonfirmasi itu juga. Sementara, forum tertinggi Golkar, keduanya ada. Wajar jika Menkum HAM kemudian menyikapinya berbeda," tandasnya.

(mdk/gib)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU dan Penanganannya, Ini Penjelasannya

Jenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU dan Penanganannya, Ini Penjelasannya

Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mantan Mensos Idrus Marham Dipanggil KPK Terkait Kasus Wamenkum HAM

Mantan Mensos Idrus Marham Dipanggil KPK Terkait Kasus Wamenkum HAM

Idrus mengaku tidak ada persiapan khusus pada pemanggilan dirinya kali ini.

Baca Selengkapnya
4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Sejarah dan Kiprahnya

4 Partai Pemenang Pemilu 1955, Lengkap dengan Sejarah dan Kiprahnya

Merdeka.com merangkum informasi tentang 4 partai pemenang pemilu 1955, sejarah, kiprahnya di dalam dunia perpolitikan.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas

Baca Selengkapnya
Apa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Apa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
Syarat Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Kategori Pemilih

Syarat Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Kategori Pemilih

Syarat menjadi pemilih dalam Pemilu penting diketahui setiap warga negara Indonesia.

Baca Selengkapnya