Merdeka.com - Meski akan diadili di Pengadilan Militer, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin memastikan pelaku pembantaian di LP Kelas II B, Cebongan, Sleman, Yogyakarta, akan berjalan cepat dan tepat. Politisi asal Partai Demokrat ini, sangat yakin kalau peradilan kasus yang melibatkan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD itu, berjalan terbuka dan transparan.

Hal ini disampaikan Amir saat mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) VII Ikatan Advokat Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, ada undang-undang yang mengatur soal kasus yang melibatkan anggota militer.

"Memang ada beberapa pihak yang menginginkan agar pelaku di sidang di peradilan umum, namun ada undang-undang mengatur persoalan hukum yang melibatkan anggota militer," ungkap dia di sela acara yang digelar di Hotel Bumi Surabaya, Jumat (5/4).

Diakui Amir, memang ada wacana merevisi Undang-undang Peradilan Militer, tapi dalam kasus LP Kelas II B, Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menewaskan empat penghuni LP itu, tetap berlaku undang-undang yang telah ada. "Artinya, Pengadilan Militer tetap ada untuk mengadili anggota militer yang telah melakukan pelanggaran hukum," kata Amir.

Amir juga menegaskan, dalam Pengadilan Militer proses peradilannya juga sangat terbuka. "Hanya saja, tidak ada akses publikasi, sehingga terkesan tertutup. Sebetulnya Peradilan Militer itu tidak tertutup. Saya sangat yakin kasus tersebut akan berjalan terbuka dan transparan," tegas dia.

Untuk menghentikan berbagai tanda tanya dan spekulasi, diperlukan keterbukaan. "Ini kan masih langkah awal saja. Saya kira TNI akan bisa cepat mengungkap kasus ini. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana perkembangan dan menunggu proses hukum selanjutnya," ujar Amir.

Seperti diketahui sebelumnya, tim Investigasi Mabes TNI AD mengungkap, ada 11 pelaku penyerangan LP Kelas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang menggunakan senjata AK 47 adalah benar anggota Kopassus TNI AD Grup II Kartasura. Akibat penyerangan itu, empat penghuni LP yang merupakan titipan Polda DI Yogyakarta tewas.