Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring nampak kecewa atas vonis yang dijatuhkan kepada Direktur IM2 Indar Atmanto. Dalam persidangan beberapa waktu lalu, majelis hakim menghukum Indar 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Menurut Tifatul, putusan itu menjadi preseden buruk bagi dunia Internet Service Provider (ISP) di Tanah Air. Jika begitu, tidak hanya IM2, tapi semua provider ISP di Indonesia juga dianggap melanggar peraturan pemerintah.

"Artinya yang buat peraturan adalah pemerintah mustinya pihak yudikatif bertanya maksud dari peraturan itu, dan itu sudah kita sampaikan," kata Tifatul saat menghadiri Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/7).

Padahal, lanjut Tifatul, pemerintah sudah merevisi aturan-aturan untuk melindungi provider internet di Indonesia. Akan tetapi, hasil aturan itu tidak digunakan dalam persidangan.

"Di peraturan sudah dijelaskan kok direvisi, itu sudah dari 2005/2006 sudah berjalan penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi," tuturnya.

Terkait kasus tersebut, Tifatul menyarankan kuasa hukum Indar untuk melakukan upaya hukum lainnya. Pemerintah pun akan membuka dialog dengan lembaga pengadilan agar tidak membunuh industri telekomunikasi yang sudah memiliki izin sah.

"Kita keluarkan izinnya dan sah, kemudian disalahkan oleh pengadilan. Ini kan perlu dialog dengan mereka atau perlu penjelasan kepada mereka, walaupun kita harus tetap menghormati putusan pengadilan," terangnya.